2026.07.28 Shopee Malaysia Tingkatkan Program "Perlindungan Bisnis"

Shopee Malaysia Tingkatkan Program "Perlindungan Bisnis"

Shopee Malaysia meningkatkan program "Perlindungan Bisnis" untuk meringankan beban penjual secara bertahap. Toko baru mendapat pembebasan biaya platform selama 60 hari, batas pesanan tanpa komisi naik dari 100 menjadi 200, anggaran iklan naik 50%, dan komisi pengiriman FBS pertama juga mendapat diskon. Untuk penjual matang, kategori barang kebutuhan pokok diperluas hingga lebih dari 60 item, komisi diturunkan 0,5–9 poin persentase, dan kupon platform 20%–50% disediakan untuk menjaga daya saing harga barang konsumen cepat saji.

Shopee Taiwan Larang Penjualan Bahan Kimia yang Diawasi

Shopee Taiwan (lokal) memperbarui kebijakan larangan penjualan sesuai dengan Undang-Undang Pengendalian Bahan Beracun dan Kimia Terkait. Bahan kimia beracun dan yang diawasi dilarang diperdagangkan melalui platform belanja elektronik. Penjual wajib memeriksa label dan Safety Data Sheet (SDS) produk sebelum memasarkan. Pelanggaran dapat mengakibatkan penghapusan tautan, pembatasan akun, hingga penghentian akun. Berdasarkan Pasal 60 UU tersebut, pelaku usaha dapat didenda NT$60.000 hingga NT$300.000 per pelanggaran.

Kepatuhan NIB Penjual di Indonesia Masih di Bawah 10%, Blibli Jadi Yang Pertama

Kementerian Perdagangan Indonesia mengungkapkan bahwa Blibli telah menyelesaikan verifikasi NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk seluruh penjualnya sebelum berlakunya Peraturan Perdagangan No. 19 Tahun 2026, menjadi platform e-commerce utama yang paling patuh. Namun, dari sekitar 22 juta penjual e-commerce di Indonesia, tingkat kepemilikan NIB masih di bawah 10%. Aturan baru mewajibkan platform bertanggung jawab atas verifikasi; penjual baru tanpa NIB tidak boleh mendaftar, sedangkan penjual lama diberi masa transisi 18 bulan. NIB dapat didaftarkan gratis melalui sistem OSS. Omzet di bawah Rp500 juta per tahun dikenakan tarif pajak 0%, dan NIB terkait dengan akses kategori produk serta kelayakan pendanaan.

Vietnam Tangani Lebih dari 3.000 Kasus Pelanggaran KI dalam 6 Bulan

Data dari Kantor Kekayaan Intelektual Vietnam (Kementerian Sains dan Teknologi) menunjukkan bahwa hingga 24 Juni 2026, departemen terkait di seluruh negeri telah memeriksa lebih dari 3.000 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Lebih dari 2.700 sanksi administratif dijatuhkan dengan denda sekitar US$1,2 juta (lebih dari 314 miliar VND). Barang bukti pelanggaran senilai hampir US$4,58 juta (sekitar 1.200 miliar VND) disita. Lebih dari 2.000 organisasi dan individu dimintai pertanggungjawaban. Penindakan di e-commerce dan internet sangat ketat: lebih dari 2.000 situs web ilegal ditutup, termasuk situs pembajakan video, buku bajakan, e-commerce pelanggaran, dan siaran ilegal. Lebih dari 100 kasus pidana telah diselidiki, dan beberapa telah memasuki proses peradilan, didorong oleh Arahan Perdana Menteri No. 38 (38/CD-TTg) yang mengintensifkan koordinasi lintas sektor antara polisi, pasar modal, bea cukai, dan kebudayaan, menggabungkan pemblokiran online dengan penggerebekan gudang secara fisik.