2026.07.29 Shopee Ubah Aturan Faktur Komisi Afiliasi Mulai 1 Agustus
Shopee Ubah Aturan Faktur Komisi Afiliasi Mulai 1 Agustus
Mulai 1 Agustus 2026, Shopee menerapkan aturan baru dalam program afiliasi: komisi tambahan bagi afiliasi berstatus badan usaha harus difakturkan satu per satu oleh setiap penjual menggunakan Nota Fiskal Eletrônica de Serviços (NFS-e). Sebelumnya, afiliasi cukup menerbitkan satu bukti penghasilan. Kini setiap faktur harus mencantumkan CNPJ penjual yang membayar komisi. Langkah ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan transparansi finansial di Brasil, mencakup seluruh mitra korporat yang berpartisipasi dalam program afiliasi Shopee.
Penjual Brasil Harus Kelola Faktur Afiliasi Akibat Reformasi Pajak
Reformasi pajak konsumsi Brasil mendorong Shopee mewajibkan afiliasi badan usaha menerbitkan NFS-e terpisah untuk setiap penjual mulai Agustus. Penjual akan menerima banyak faktur atas nama CNPJ mereka sendiri. Aturan ini tidak mengubah besar komisi, tetapi penjual harus memverifikasi data perusahaan Shopee (CNPJ, alamat) dan menyimpan file XML untuk pembukuan. Afiliasi berstatus MEI perlu menyesuaikan jenis badan usaha agar bisa menerbitkan faktur. Afiliasi individu belum bisa menggunakan faktur perusahaan. Penjual lintas batas disarankan segera menyiapkan sistem pencatatan.
E-commerce Bayi dan Ibu di Indonesia Naik 36% Capai Rp20 Triliun
Pada kuartal I 2026, transaksi produk ibu dan bayi di Shopee, TikTok Shop, dan Lazada mencapai sekitar Rp20 triliun, tumbuh 36% year-on-year. Shopee mendominasi dengan pangsa 69%, fokus pada pembelian rutin seperti popok dan makanan bayi. TikTok Shop melonjak dari 10% (2023) menjadi 27%, didorong oleh live streaming dan video pendek yang mempercepat pertumbuhan kategori perawatan pribadi anak. Bagi penjual lintas batas, momen ini menunjukkan potensi besar di pasar Indonesia, terutama jika memanfaatkan konten video.
Bea Cukai AS Periksa Pabrik Vietnam Milik China, Waspada "Cuci Asal"
Customs and Border Protection (CBP) AS baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak ke beberapa pabrik milik perusahaan China di Vietnam. Mereka memeriksa dokumen produksi dan sumber bahan baku, menghitung nilai tambah lokal untuk memastikan kepatuhan aturan asal barang, serta mengecek lisensi perangkat lunak. Aksi ini berdasarkan klausul "poison pill" dalam perjanjian dagang AS-Vietnam yang memberi wewenang audit lintas batas. Meski belum ada bukti kuat, Vietnam sudah menghadapi penyelidikan Section 301 AS, dengan tarif tambahan 12,5% berlaku sejak 24 Juli. Risiko kepatuhan dan biaya bagi eksportir China di Vietnam meningkat drastis.